Depan : Berita : Pengelola Bantuan Kemanusiaan Belum Perhatikan Aspek Akuntabilitas

Pengelola Bantuan Kemanusiaan Belum Perhatikan Aspek Akuntabilitas

DEPOK – Sebagian besar pengelola bantuan kemanusiaan di Indonesia belum memperhatikan aspek akuntabilitas dalam penyaluran bantuan kemanusiaan. Kecenderungan itu ditandai dengan minimnya laporan pemanfaatan sumbangan, rendahnya tingkat keterlibatan warga yang terkena dampak bencana dalam pendayagunaan bantuan, sulitnya akses donatur terhadap informasi & laporan pengelolaan sumbangan, sampai penyalahgunaan sumbangan untuk kepentingan partai politik, kelompok atau tokoh tertentu.

Hal ini terungkap setelah Public Interest Research and Advocacy Center (PIRAC) dan Humanitarian Forum Indonesia (HFI) didukung Ford Foundation  menginisiasi penyusunan pedoman akuntabilitas di dalam pengelolaan bantuan kemanusiaan. Inisiasi tersebut diawali dengan penelitian dan pemetaan praktik dan persoalan akuntabilitas di dalam pengelolaan bantuan bencana di empat lokasi bencana, yaitu di Bandung-Jawa Barat, Padang Pariaman-Sumatera Barat, Aceh Besar-Aceh dan Bantul-Daerah Istimewa Yogyakarta.

Hasil kajian ini disampaikan kepada public, dalam bentuk obrolan sore dan Pemutaran film dokumenter “Bencana dan Akuntabilitas”, bertempat di The Old House Coffee Samping bawah Margo City Depok, Kamis, 26 April 2012 lalu.

Seperti diungkapkan Direktur PIRAC Hamid Abidin, M.Si, selain inisiasi penelitian akuntabilitas pengelolaan bantuan kemanusiaan itu, PIRAC dan HFI juga mengkaji enam pedoman pengelolaan bantuan kemanusiaan internasional yang di dalamnya tercakup aspek-aspek akuntabilitas yang sangat kental.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, PIRAC dan HFI beserta para pegiat organisasi kemanusiaan, dan BNPB  telah menyusun Pedoman Akuntabilitas Pengelolaan Bantuan Kemanusiaan di Indonesia. Kegiatan penyusunan pedoman akuntabilitas melibatkan beragam unsur organisasi yang berperan dalam pengelolaan bantuan kemanusiaan, seperti LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), OPZ (Organisasi Pengelola Zakat), media massa, dan pemerintah Indonesia, yang diwakili oleh BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana).

Meski demikian, pedoman akuntabilitas ini sejak tahap gagasannya tidak dimaksudkan untuk menjadi acuan tunggal bagi lembaga kemanusiaan yang berkiprah di Indonesia, melainkan ditujukan untuk self-assessment bagi lembaga pengelola bantuan kemanusiaan, yang hasilnya bisa dipakai menjadi dasar untuk peningkatan kapasitas organisasi/lembaga tersebut.

“Selanjutnya adalah mensosialisasikan pedoman akuntabilitas pengelolaan bantuan kemanusiaan ini, kemudian didiseminasikan ke berbagai organisasi pengelola bantuan kemanusiaan untuk mendapat masukan perbaikan pedoman dan jangkauan penyadaran yang lebih luas, “tutur Hamid.

Hamid menegaskan, pedoman akuntabilitas ini telah diujicobakan penerapannya baik melalui pelatihan-pelatihan maupun assessment langsung kepada lembaga-lembaga yang bersedia.

Hingga saat ini perluasan penyebaran pedoman ini terus diupayakan agar dapat memberikan pemahaman dan penyadaran yang massif pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan bencana kepada seluruh elemen masyarakat yang berfungsi sebagai social auditor. Pemahaman dan penyadaran ini juga ditujukan khususnya kepada para pengelola bantuan kemanusiaan maupun praktisi sosial dan pemerhati kebencanaan maupun akuntabilitas di tanah air. – Maifil

Lihat juga

Jalan-Jalan Sejarah Keberagaman Depok Tempo Doeloe

SIARAN PERS Kampanyekan Keberagaman, Masyarakat Sipil Depok Gelar Napak Tilas Sejarah   Depok, 13 Agustus 2019  …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *