Depan : Filantropi : Diaspora Filantropi: Potensi dan Tantangan Pendayagunaannya

Diaspora Filantropi: Potensi dan Tantangan Pendayagunaannya

Hamid Abidin, M.Si, Direktur Eksekutif PIRAC

Potensi para diaspora nampaknya sudah mulai disadari oleh pemerintah. Bulan Juli  mendatang kementerian Luar Negeri akan menyelenggarakan Kongres Diaspora Indonesia (Congress of Indonesian Diaspora/CID 2012) di Los Angeles. Kemenlu mendefinisikan “Diaspora Indonesia” adalah warga negara Indonesia yang berdarah, berjiwa, dan berbudaya Indonesia. Jumlah mereka diperkirakan mencapai  5,8 juta orang dan tersebar di berbagai negara. Yang juga dikatagorikan ke dalam diaspora Indonesia adalah warga Indonesia yang sudah mengganti kewarganegaraannya menjadi WNA, dan WNA yang menekuni atau menjadi pengamat, mencintai dan mempraktekkan budaya Indonesia. Misalnya, peneliti Indonesia/ Indonesianist, ahli batik, seniman gamelan gamelan atau ahli bahasa Indonesia.

Salah satu potensi yang belum banyak digali dan dimanfaatkan dari para filantropi ini adalah filantropi atau kedermawanan sosial mereka (diaspora filantropi), baik yang berbentuk sumbangan dana, barang, keahlian, pemikiran, maupun jaringan. Seperti halnya di Asia dan belahan bumi lainnya, Diaspora filantropi atau “kedermawanan perantau” juga merupakan salah satu potensi kedermawanan di Indonesia yang cukup unik. Selain dispora filantropi manca negara, “local diaspora philanthropy” juga berkembang dan banyak dipraktekkan di Indonesia. Kedermawanan perantau lokal ini diwujudkan dengan pemberian sumbangan dalam bentuk uang atau bentuk-bentuk bantuan lainnya oleh warga yang merantau di kota-kota besar kepada kampung halamannya. Model kedermawanan semacam ini banyak ditemui di berbagai daerah karena masyarakat kita punya tradisi merantau yang cukup kuat dan hampir ada di semua komunitas.

Masyarakat minang, misalnya, punya budaya merantau cukup kuat. Mereka punya falsafah yang menyatakan “Karantau madang di Ulu, Babuah Babungo balun. Merantau Bujang dahulu, di rumah baguno balun” Falsafah ini memberikan inspirasi pada para pemuda minang untuk mengadu nasib ke berbagai daerah guna membantu mengatasi persoalan hidup yang sulit di tanah kelahirannya. Upaya merantau itu juga dilakukan karena mereka merasa “kurang berguna” di tanah kelahirannya dan perlu menimba ilmu serta pengalaman di daerah lain untuk kelak dijadikan bekal bagi pembangunan kampung halaman.

Tradisi serupa juga ditemui dalam Komunitas masyarakat Nias. Mereka mempunyai kebiasaan untuk berpindah atau mengadu nasib ke daerah lain, yang dalam bahasa setempat dikenal dengan sebutan mukoli (merantau). Daerah yang dituju awalnya berkisar seputar kepulauan Nias dan Gunungsitoli. Namun, seiring dengan terbukanya jaringan transportasi yang lebih lancar seperti sekarang ini, para sikoli (perantau) ini juga mencoba mengadu nasib ke berbagai kota besar di Indonesia . Seperti halnya masyarakat Padang , tradisimukoli ini juga didorong oleh motif ekonomi, terutama karena lahan di desanya tidak mencukupi kebutuhan keluarganya dan atau lahan yang tersedia kurang subur.

Perantau yang berhasil meningkatkan status ekonominya di daerah perantauan umumnya tetap peduli dan tidak melupakan kampung halamannya, di mana sanak saudaranya masih menetap. Kepedulian itu diwujudkan dengan menyisihkan pendapatan yang didapat di perantauan untuk kampung halaman. Pendistribusian sumbangn dari kota ke kampung ini sebagian besar dilakukan secara sendiri-sendiri menjelang hari lebaran atau natal. Pada saat itulah para perantau mudik atau pulang basamo ke kampungnya untuk bersilaturrahmi dengan keluarganya sekaligus memberikan hasil jerih payahnya untuk kampung tercinta. Tak heran jika pendistribusian dana dari para perantau ini mengalami booming pada dua hari raya tersebut.

Penerima donasi yang diberikan secara individu dan langsung oleh para perantau ini umumnya adalah sanak saudara yang ada di kampung. Mereka mempergunakannya sebagian untuk keperluan konsumtif, seperti membangun rumah, memenuhi kebutuhan sehari-hari, sampai membiayai acara pernikahan anak atau sanak saudara. Namun, sebagian lainnya digunakan untuk keperluan atau kegiatan sosial, seperti membangun mesjid, sekolah, atau membiayai pendidikan anak-anak kampung.

Penggalangan & Pendayagunaan Sumbangan Perantau

Selain diserahkan secara langsung, sebagian sumbangan dari rantau itu juga digalang dan didistribusikan oleh organisasi sosial yang dibentuk di daerah perantauan ataupun di kampung halaman. Komunitas Padang, misalnya, memiliki banyak organisasi yang menggalang dan mengelola sumbangan dari para perantau. Organisasi ini terdapat di berbagai kota besar di Indonesia , bahkan membuka kantor perwakilan di luar negeri. Di Jakarta saja terdapat lebih dari 30 organisasi semacam ini. Diantaranya, Gebu Minang (Gerakan Seribu Rupiah Masyarakat Minang), SAS (Sulit Air Sepakat), Gesor (Gerakan Sosial Orang Rantau), Yayasan Bundo Kanduang, dll.

Program serupa juga dilakukan oleh para perantau dari Dusun Malangsari, Desa Pandeyan, Kecamatan Jatisrono, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Mereka umumnya berprofesi tukang reparasi radiator di berbagai kota besar di Indonesia. Para perantau yang tergabung dalam Paguyuban Tukang Reparasi Se-Jawa, Bali, dan Sumatera (PTR-JBS) itu secara rutin menyisihkan derma bagi kampung halamannya lewat paguyubannya. Salah satu wujud dari sumbangan paguyuban itu adalah membeton jalan desa sepanjang 760 m yang menghabiskan biaya Rp.33,5 juta.

Sementara para perantau dari Desa Siman, Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, bergabung dalam paguyuban Siman Jaya. Paguyuban ini menggalang dan mengelola sumbangan dari para perantau asal desa itu yang sebagian besar berjualan soto lamongan dan pecel lele di Jakarta, Surabaya, Bandung, dan daerah lainnya. Kontribusi dari para perantau inilah yang memungkinkan desa  itu memiliki sekolah, jalan, dan mesjid termegah di Lamongan.

Besarnya potensi sumbangan para perantau ini juga menarik minat beberapa pemerintah daerah untuk memobilisirnya.

Mantan Gubernur Sumatera Utara Raja Inal Siregar, misalnya, pernah memobilisir sumbangan dari para perantau Sumatera Utara lewat programMarsipature Hutana Be disingkat Martabe, yang berarti “œmembangun kampung masing-masing”.  Gubernur mengimbau para perantau untuk sesekali pulang kampung dan membantu pembangunan kampung halamannya masing-masing, baik dengan uang, tenaga, atau pemikiran. Bila kebetulan tidak bisa pulang, bantuan bisa disalurkan melalui keluarga, teman atau pihak kepala desa dan kelurahan. Sayangnya, program ini dinilai kurang berhasil karena tidak digarap dengan serius.

Dalam beberapa tahun terakhir penggalangan dana dari perantau mulai berkembangan dan tidak lagi terfokus pada perantau lokal, tapi juga para perantau di luar negeri.  PKPU (Pos Keadilan Peduli Ummat) dan Dompet Dhuafa Republika, misalnya, sekarang tengah mengintensifkan penggalangan dana dari berbagai perantau Indonesia di Malaysia, Singapura, Hongkong, Jepang dan Australia dan negara-negara Eropa. Lembaga amil zakat nasional itu berupaya menjalin komunikasi dengan mereka lewat email, surat ataupun telepon. Mereka juga membuka perwakilan organisasi yang pengelolaannya dilakukan bersama warga Indonesia yang tingggal di negara-negara tersebut. Pada saat-saat tertentu,  staf PKPU maupun Dompet Dhuafa juga mengunjungi para perantau itu untuk mensosialisasikan program dan kegiatannya. Dari upaya semacam ini, PKPU maupun Dompet Dhuafa berhasil menjaring sumbangan rutin ratusan juta rupiah per bulan.

Problem Pendayagunaan

Penggalangan dan pendayagunaan dana sosial dari para perantau barangkali merupakan wujud sumbangan yang unik dan menarik dalam pembangunan sosial kemasyarakatan.  Sebab, Tak banyak individu perantau dengan kesamaan profesi mau peduli dan rela membentuk paguyuban atau organisasi sosial. Juga tak semua perantau yang sukses peduli dengan kemajuan kampung halaman asal mereka. Karena mendapatkan kekayaan di perantauan, mereka cenderung lupa kampung halaman. Mereka terlena menikmati kemakmuran itu secara individual.

Sumbangan dari para perantau ini juga telah menjadi semacam dana alternatif bagi pembangunan desa ataupun bagi masyarakatnya. Karena itu, kepulangan para perantau menjadi berkah bagi orang kampung karena tak sedikit uang yang mengalir dari kantong mereka dapat membantu kebutuhan hidup warga kampung. Berbagai kegiatan pembangunan fisik di kampung yang selama ini berjalan lambat karena minimnya dana dan perhatian pemerintah juga bisa diatasi.  Tak heran jika di beberapa daerah, ada desa-desa tertentu yang gemerlap berhias rumah-rumah mewah yang dibangun para perantau yang sukses. Bahkan, Uang kiriman dari rantau ke desa-desa itu tiap tahun jumlahnya konon lebih besar dibandingkan dengan PAD (pendapatan asli daerah) kabupaten atau kota tersebut.

Sayangnya, kepedulian dan kedermawanan terhadap kampung halaman ini tidak diimbangi dengan upaya pendayagunaan sumbangan secara optimal.  Donasi dari para perantau sebagian besar masih dimanfaatkan untuk keperluan konsumtif dan charity. Selain karena pola pemberiannya yang dilakukan secara sendiri-sendiri, yang biasanya cenderung konsumtif, lembaga penggalang dan pengelola dana juga belum bisa mendayagunakannya secara optimal. Misalnya, organisasi pengelola dana itu lebih terfokus pada program pembangunan fisik yang menjadi semacam “monumen keberhasilan perantau” di kampungnya masing-masing. Selain itu, mereka juga hampir tidak pernah melakukan need assestment dan evaluasi dari dampak pemberian dana terhadap penerimanya.

Tidak optimalnya pendayagunaan sumbangan juga terkait dengan pengembangan program yang lebih banyak bersifat top down, ditentukan oleh para perantau sebagai penyandang dana. Pemberian bantuan model ini menyiratkan semacam keangkuhan para perantau. Mereka pikir, merekalah yang paling pintar dan serba tahu mengenai persoalan di kampungnya. Karena itu, mereka merasa paling berhak menentukan perkembangan kampungnya. Hal ini juga mengisyaratkan ketidakyakinan mereka bahwa orang di kampung bisa membuat program atau menyelesaikan sendiri persoalan di kampungnya. Akibatnya, orang kampung hanya jadi penonton dan pelaksana dari program pembangunan yang dirancang oleh para perantau, tanpa tahu apakah program itu memang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Karena itu, selain memberikan bantuan secara kontinyu, ada baiknya mereka menyiapkan mental dan ketrampilan orang kampung agar dapat mengelola bantuan secara baik. Dengan upaya ini, orang di kampung tidak hanya jadi penonton dari program pembangunan yang dibawa orang kota. Dana yang disalurkan juga bisa didayagunakan secara optimal sesuai dengan kebutuhan riil mereka. Dan yang terpenting lagi, sumbangan dari para perantau itu tidak diselewengkan atau menjadi rebutan warga setempat.

Sudah saatnya pula para perantau mulai memperluas areal pendistribusian bantuan yang selama ini lebih bersifat sektarian, terfokus pada kampung halaman dan sanak saudara. Jangan sampai pemberian bantuan yang awalnya bertujuan untuk mempersempit kesenjangan sosial, justru menimbulkan kesenjangan sosial yang baru antar satu kampung dengan kampung lainnya. Kampung selayaknya dimaknai tidak hanya sebagai daerah tempat mereka lahir dan dibesarkan, tapi juga sebagai daerah yang masih miskin dan tertinggal. Dengan pemaknaan baru ini, mereka tidak akan berat hati untuk mendistribusikan bantuan kepada kampung-kampung lain yang juga miskin dan tertinggal, meski kampung tersebut bukan tempatnya lahir dan dibesarkan (Oleh : Hamid Abidin, Direktur Eksekutif PIRAC)

Lihat juga

Dewan Pers Jaring Masukan Kode Etik Filantropi Media Massa

JAKARTA- Penyusunan kode etik filantropi mediamassa memasuki tahapan penjaringan masukan dari masyarakat. Dewan pers telah …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *