Depan : Berita : Pelatihan Mengakses Dana Pemerintah oleh Lembaga Swadaya Masyarakat

Pelatihan Mengakses Dana Pemerintah oleh Lembaga Swadaya Masyarakat

Lembaga Swadaya Masyarakat pada dasarnya merupakan sebuah lembaga nirlaba dan bersifat independen. Meskipun demikian, dengan tujuan untuk mendukung visi-misi serta programnya agar tetap berkelanjutan, sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat  dapat melakukan kerja sama dengan pihak manapun termasuk dengan pemerintah.

Persoalan ini  ini diangkat dalam Workshop Fundraising Yayasan Bina Antarbudaya (Y BA) yang difasilitasi oleh PIRAC di Hotel Ibis Airport Jakarta pada 27-29 Oktober 2017 lalu. Dalam sebuah sesi mengenai ‘Mengakses Dana Dari APBD/APBN’, pemateri dari Seknas Fitra, Misbah Hasan, mengatakan bahwa hal pertama yang harus dilakukan untuk dapat mengakses dana pemerintah adalah mempelajari dokumen anggaran misalnya dokumen APBD atau APBN.

Sebelumnya Misbah Hasan juga mengajak peserta workshop untuk memahami terlebih dahulu aspek filofis dan pengertian mendasar tentang anggaran. Dia menerangkan, definisi anggaran adalah sebuah amanah rakyat yang dititipkan dan dikelola oleh eksekutif dan legislatif untuk kesejahteraan rakyat. “Jadi ada dua kata kunci yaitu amanah dan kesejahteraan”, paparnya.

Anggaran negara baik di tingkat daerah maupun nasional penggunaannya harus melalui sebuah prosedur formal yang ditetapkan oleh undang-undang. Oleh karena itu, untuk dapat mengakses dana tersebut jalur yang ditempuh harus juga melalui jalur formal misalnya melalui musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) yang pelaksanaanya ada di semua tingkat pemerintahan mulai dari desa/kelurahan sampai nasional.

Kemudian mengenai pendekatan penganggaran, terdapat tiga pendekatan yang digunakan oleh pemerintah yaitu pendekatan partisipatif, pendekatan teknokratik, pendekatan politis. Pendekatan partisipatif melibatkan masyarakat, NGO, dan kalangan profesi. Pendekatan teknokratik melibatkan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) serta kelompok masyarakat yang fokus pada bidang tertentu. Sedangkan pendekatan politis merupakan ruang yang disediakan bagi visi-misi kepala daerah. Dari tiga pendekatan tersebut saat ini yang paling memiliki kekuatan menentukan adalah pendekatan politis.

Bagi LSM yang memperjuangkan isu tertentu di anggaran, misalnya pendidikan, tips pertama adalah pelajari dulu postur anggaran milik pemerintah yang ingin diadvokasi. Misal anggaran pendidikan di Kota X dalam dokumen anggaran sudah mencapai 45%, perlu dicermati lagi 45% tersebut alokasinya untuk apa saja. Jika ternyata 95% dari 45% anggaran itu habis dipakai untuk membayar gaji pegawai misalnya, tentu anggaran sebesar itu belum efektif dan sulit untuk disebut ideal. Data-data tersebut menjadi celah advokasi dan rujukan pagi pengambil kebijakan guna mengalokasikan dana secara lebih bijak.

Tips yang kedua untuk mengakses dana APBD/APBN adalah dengan memasukkan agenda yang ingin diadvokasi menjadi isu strategis bagi pembuat kebijakan. Isu strategis artinya adalah sebuah itu yang menuntut ditangani sesegera mungkin. Untuk itu sebuah LSM perlu mengumpulkan data-data real di lapangan sebagai basis atau dasar pijakan penyelesaian masalah melalui penganggaran.

Tips selanjutnya adalah mengajukan proposal kegiatan ke pemerintah. Salurannya bisa melalui anggota dewan atau melalui dinas-dinas mengikuti sistematika atau kerangka acuan yang sudah mereka tetapkan. “Bisa melakukan Lobby ke Kepala Daerah, kalau mereka sudah setuju lalu dikunci dengan MoU, nanati akan di-deliver ke dinas yang berwenang”, demikian ditegaskan pemateri. Tahapan ini penting karena juga merupakan proses pengenalan aktor-aktor yang berpengaruh di daerah.

Terakhir Misbah memberikan tips sederhana untuk mengakses dana dari pemerintah yakni jika ada acara-acara workhop seperti yang dilakukan oleh YBA saat ini, sebaiknya juga mengundang aktor-aktor yang berpengaruh di pemerintahan disesuaikan dengan konteks acara. Jika isu yang diangkat mengenai pendidikan, beasiswa dan lain sebagainya, panitia bisa mengundang stakeholder yang berkaitan seperti Kementerian Pendidiakan dan Kebudayaan, Dinas Pendidikan, LPDP ,dan lainnya. “Pengenalan-pengenalan awal seperti ini sangat penting. Kalau bisa menghadirkan Sri Mulyani (Menteri Keuangan) akan bagus. Pungkas Misbah diikuti tertawa ringan peserta workshop.

Lihat juga

Mengukur Keberlanjutan Organisasi Lewat Tool PONDASI

Beberapa penelitian dan pemberitaan menyebutkan bahwa banyak NGO/LSM yang tumbuh dan berkembang paska reformasi tersendat, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *