Depan : Pengelola (page 15)

Pengelola

6 Macam Penyelenggaraan Kebutuhan Masyarakat

6 Macam Penyelenggaraan Kebutuhan Masyarakat

Berdasarkan penjelasan dari Louise C. Johnson, dan Charles L. Schwartz, di dalam Social Welfare: a Response to Human Need. Massachussets, Allyn and Bacon, 1991, ada enam macam penyelenggaraan pemenuhan kebutuhan masyarakat yang harus dikembangkan dalam rangka aktualisasi konsep kesejahteraan sosial di masyarakat, diantaranya adalah: a.    Mutual Aid, sebuah ekspresi tanggungjawab …

Selengkapnya

Kritik dan Otokritik LSM

Buku ini mencoba membedah berbagai konsep, problematika dan upaya peningkatan trasparansi dan akuntabilitas di kalangan LSM. Selain menampilkan refleksi kritis para pegiat LSM, buku ini juga menyajikan pandangan dari berbagai kelompok masyarakat yang menjadi konstituen LSM, seperti akademisi, pejabat pemerintah, anggota parlemen, bahkan dari kalangan masyarkat awam yang selama ini …

Selengkapnya

Peluang dan Tantangan Akuntabilitas LSM

Pada tahun 2002-2003 ramai diperbincangkan soal perlunya meningkatkan keterbukaan dan kejujuran di kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di berbagai kota di Indonesia. Beragam gagasan muncul dalam rangkaian seminar, diskusi, baik yang dilakukan secara terbatas, maupun terbuka kepada publik. Dalam berbagai forum tersebut hadir beragam perspektif dari stakeholders LSM secara luas. …

Selengkapnya

Yayasan Keluarga sebagai Pilar Filantropi

Salah satu ciri utama filantropi (kedermawanan sosial) yang membedakannya dengan kegiatan karitas adalah pengelolaan dermanya yang dilakukan secara terorganisir. Agar berkesinambungan, filantropi perlu dikelola dalam sebuah wadah organisasi. Salah satu bentuk organisasi filantropi yang paling tua dan banyak dikenal adalah yayasan keluarga. Organisasi ini merupakan cikal bakal dari lahirnya bentuk-bentuk …

Selengkapnya

Mengatur Masyarakat Sipil

Mengatur Masyarakat Sipil

Pemerintah secara perlahan namun pasti telah mengambil inisiatif untuk menata ulang OMS melalui hukum perundangan dalam hal badan hukum, ruang lingkup, serta hak dan kewajibannya. Sebagai contoh UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja, UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dan telah diubah melalui UU No. 28 Thaun …

Selengkapnya

Diaspora Filantropi: Potensi dan Tantangan Pendayagunaannya

Diaspora Filantropi: Potensi dan Tantangan Pendayagunaannya

Potensi para diaspora nampaknya sudah mulai disadari oleh pemerintah. Bulan Juli  mendatang kementerian Luar Negeri akan menyelenggarakan Kongres Diaspora Indonesia (Congress of Indonesian Diaspora/CID 2012) di Los Angeles. Kemenlu mendefinisikan “Diaspora Indonesia” adalah warga negara Indonesia yang berdarah, berjiwa, dan berbudaya Indonesia. Jumlah mereka diperkirakan mencapai  5,8 juta orang dan tersebar …

Selengkapnya

Bukan Sekedar Berbisnis

Sejak 2001, di tengah situasi ketika masyarakat Indonesia belum sepenuhnya terlepas dari dampak “krisis moneter”, bangsa ini seolah tidak kunjung henti dirundung malang. Bencana demi bencana saling susul-menyusul: banjir, gempa bumi, dari Nabire, Maumere, Lampung, Bengkulu, terus ke utara sampai puncaknya, Nias dan Banda Aceh, yang dihancurleburkan oleh Tsunami dan …

Selengkapnya

Unilever Amanahkan PIRAC Evaluasi Program IHPP Yogya dan Jatim

DEPOK – Menyikapi kondisi kesehatan masyarakat Indonesia terutama masalah sanitasi yang berada di level rendah, karena itu sejak tahun 2000, Unilever Indonesia melalui Yayasan Unilever Indonesia (YUI) meluncurkan Public Health Education Program (PHE). Fokus program PHE ini  memberikan edukasi hidup sehat kepada masyarakat. Untuk mengevaluasi keberhasilan program ini, YUI mempercayakan …

Selengkapnya

Solusi untuk PTS Indonesia

DEPOK – Meski dianggap berperan vital, pembiayaan pendidikan masih menjadi kendala dan tantangan terbesar bagi para pengelola  perguruan tinggi di Indonesia, khususnya perguruan tinggi swasta. Banyak perguruan tinggi swasta yang tidak berkembang, ”hidup segan mati tak mau”, sampai ada yang memilih membubarkan sekolahnya karena permasalahan pembiayaan dan strategi keberlanjutan lembaga. …

Selengkapnya

Pengelola Bantuan Kemanusiaan Belum Perhatikan Aspek Akuntabilitas

DEPOK – Sebagian besar pengelola bantuan kemanusiaan di Indonesia belum memperhatikan aspek akuntabilitas dalam penyaluran bantuan kemanusiaan. Kecenderungan itu ditandai dengan minimnya laporan pemanfaatan sumbangan, rendahnya tingkat keterlibatan warga yang terkena dampak bencana dalam pendayagunaan bantuan, sulitnya akses donatur terhadap informasi & laporan pengelolaan sumbangan, sampai penyalahgunaan sumbangan untuk kepentingan …

Selengkapnya